Pajak Kekayaan

Indonesia tengah menghadapi krisis ketimpangan kekayaan yang semakin mengkhawatirkan. Konsentrasi aset pada kelompok ultra-kaya meningkat dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesejahteraan rakyat banyak. Ketimpangan ini bukan hasil semata-mata dari kerja keras, melainkan hasil akumulasi historis dari rente ekonomi, warisan, struktur kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok rentan, serta kegagalan sistem perpajakan dalam menjangkau kekayaan yang sesungguhnya. Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan bawah menanggung beban perpajakan yang relatif lebih berat melalui pajak konsumsi dan pemotongan penghasilan formal. Kondisi ini menjauhkan Indonesia dari amanat konstitusi sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 mengenai pengelolaan kekayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.

Dalam situasi tersebut, pajak kekayaan hadir sebagai instrumen korektif yang penting, bukan hanya sebagai sarana penghimpunan pendapatan negara, melainkan sebagai mekanisme keadilan sosial. Pajak kekayaan dirancang untuk menyasar stock of wealth, nilai bersih kekayaan individu setelah dikurangi utang, yang selama ini luput dari pemajakan progresif. Instrumen ini selaras dengan asas keadilan vertikal, di mana mereka yang memiliki kekayaan lebih besar wajib berkontribusi secara lebih proporsional, serta keadilan horizontal, di mana individu dengan tingkat kekayaan yang sama dikenai perlakuan perpajakan yang setara. 

Pajak kekayaan dirancang secara ketat dan sangat selektif. Instrumen ini hanya dikenakan kepada individu ultra-kaya dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 77 miliar, bukan kepada masyarakat umum, bukan kepada kelas menengah, dan bukan kepada pelaku usaha kecil. Kelas menengah, pekerja, pengusaha UMKM, hingga petani dan buruh sama sekali tidak masuk dalam cakupan pajak ini, karena ambang batasnya sangat tinggi dan mustahil tersentuh oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, pajak kekayaan bukan tambahan beban hidup, bukan pajak baru untuk rumah sederhana, bukan pajak untuk kendaraan harian, dan bukan pungutan atas penghasilan rutin. Kebijakan ini murni untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki akumulasi kekayaan luar biasa ikut berkontribusi lebih besar untuk kemajuan bangsa.

Besaran tarif pajak kekayaan ditetapkan secara progresif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan memastikan keadilan distribusi fiskal. Lapisan pertama, yakni kekayaan bersih sampai dengan Rp 77 miliar, dikenai tarif paling tinggi 1%. Lapisan kedua, yakni kekayaan di atas Rp 77 miliar hingga Rp 465 miliar, dikenai tarif paling tinggi 1,5%. Lapisan ketiga, yakni kekayaan bersih di atas Rp 465 miliar, dikenai tarif paling tinggi 2%. Struktur tarif progresif ini memastikan bahwa beban pajak tidak menekan kelompok masyarakat yang berada pada lapisan kekayaan menengah, sekaligus mengarahkan kontribusi fiskal terbesar pada kelompok ultra-kaya yang selama ini menikmati pertumbuhan kekayaan eksponensial. Tarif yang relatif moderat dan bertingkat ini juga didesain untuk meminimalisasi distorsi ekonomi, sambil tetap memberikan efek redistribusi yang signifikan bagi negara dan masyarakat.

Dengan potensi penerimaan mencapai Rp81,6 triliun hanya dari 50 orang terkaya di Indonesia, pajak kekayaan berperan besar dalam memperkuat ruang fiskal negara. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperluas jaring pengaman sosial, membiayai pendidikan dan layanan kesehatan universal, mendukung pelaku usaha kecil dan ultra-mikro, memperkuat infrastruktur publik, hingga membiayai percepatan transisi energi melalui pensiun dini PLTU batu bara. Pajak kekayaan juga membawa dimensi keadilan ekologis, karena penerimaan yang dihasilkan dapat diarahkan untuk memulihkan lingkungan dan memperkuat adaptasi iklim, sehingga manfaat ekonomi dan ekologis berjalan seiring. Lebih dari itu, kebijakan ini turut memperbaiki ketimpangan gender dan inklusi sosial, karena dana publik yang lebih besar memungkinkan negara memperluas layanan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Indonesia memiliki preseden historis mengenai pajak kekayaan sejak tahun 1932, ketika Vermogensbelasting diterapkan di Hindia Belanda dengan mekanisme pelaporan, penilaian aset, dan tarif yang progresif untuk ukuran zamannya. Fakta historis ini menunjukkan bahwa penerapan pajak kekayaan bukan sesuatu yang asing ataupun mustahil. Tantangannya bukan pada kebaruan gagasan, tetapi pada kemauan politik dan kesiapan institusional untuk memastikan administrasi yang adil, transparan, dan efektif. Dengan integrasi data nasional, digitalisasi perpajakan, penegakan hukum yang kuat, serta partisipasi publik yang bermakna, Indonesia dapat membangun sistem pajak kekayaan yang mampu bertahan dalam dinamika ekonomi modern.

Pajak kekayaan merupakan manifestasi dari cita-cita reformasi struktural yang lebih besar, mengembalikan peran negara sebagai pengatur distribusi sumber daya, memperkuat demokrasi ekonomi, dan memastikan bahwa kekayaan nasional dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat. Karena itu, manifesto ini menyerukan kepada pemerintah, DPR, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung hadirnya Undang-Undang Pajak Kekayaan sebagai fondasi baru menuju masa depan yang lebih setara, inklusif, dan sejahtera.